«

»

Sep 09 2011

2011-2012 Pemerintah Prioritaskan Kenaikan Dana BOS

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan menyampaikan pidato pokok-pokok kebijakan dan RAPBN 2012 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah  berencana menaikkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Rp 23,6 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Anggaran ini mengalami kenaikan sebanyak Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P tahun ini.

Presiden SBY menyampaikan, alokasi dana BOS tersebut merupakan bagian dari dana penyesuaian yang mencapai Rp 58,4 triliun yang mengalami peningkatan Rp 3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 Rp 54,5 juta. Dana penyesuaian ini, kata Presiden, dimaksudkan sebagai stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendidikan BOS daerah.

“Saya mendengar ada  permasalahan dalam penyelenggaraan dana BOS ke daerah pada tahun ini. Saya tidak ingin perolehan dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya menjadi terlambat. Saya berharap pada tahun mendatang hal-hal yang menghambat penyaluran dana BOS harus ditiadakan,” kata Presiden SBY.

Dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melansir bahwa di APBN 2012 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk anggaran prioritas pendidikan.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, anggaran pendidikan pada 2012 direncanakan sebesar Rp286,6 triliun atau 20,2 persen dari APBN. Sementara khusus alokasi anggaran yang dikelola Kemendiknas mencapai Rp57,8 triliun. Anggaran di Kemendiknas ini terbesar ketiga setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan arahan presiden, ujarnya, maka fokus utama pemakaian anggaran negara tahun depan ialah untuk BOS yang mencapai Rp23,6 triliun bagi seluruh siswa SD dan SMP. Berdasarkan data, BOS 2011 mencapai Rp16,8 triliun sementara BOS 2010 Rp11 triliun. Mendiknas menjelaskan, kenaikan anggaran ini untuk mengejar target pemakaian BOS untuk mengkover 100 % dana operasional.

“Saat ini masih mengkover 60 -70 persen,” katanya usai upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 66 di Gedung Kemendiknas.

Mendiknas menjamin, 2012 nanti tidak boleh ada pungutan yang dilakukan sekolah karena dana BOS sudah 100 persen. Namun untuk saat ini Kemendiknas mengakui realitas dilapangan masih banyak sekolah yang melakukan pungutan. M Nuh menegaskan, walaupun dana BOS naik namun hal tersebut bukan untuk meniadakan BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Katanya, BOS daerah tetap ada untuk lebih menjamin kualitas pendidikan di daerah.

Terkait dengan masih telatnya penyaluran, M Nuh menyatakan, dirinya lebih cocok apabila dimasukkan ke kas provinsi. Pasalnya jika masuk ke provinsi maka dana yang disalurkan ke sekolah termasuk dana hibah yang tidak memerlukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang tidak semua sekolah mampu membuatnya. Sementara jika masuk ke kas kabupaten/kota harus ada RKA dimana perlu pendampingan dulu dalam penyalurannya. “Kalau saya sih lebih sreg mekanisme hibah,” lugasnya.

Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpendapat, pihaknya setuju apabila dana BOS menjadi prioritas karena dapat mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Namun dana yang meningkat itu harus diimbangi dengan sanksi yang tegas.

Kemendiknas juga harus menjamin anggota masyarakat baik orangtua murid atau guru yang mengadukan penyimpangan BOS dijamin perlindungannya. “Selama ini mereka diintimasi agar seolah-olah BOS tidak ada pungutan,” ungkapnya.

Hetifah menambahkan, mekanisme penyaluran memang menjadi masalah besar pada tahun ini padahal jika dibandingkan penyalurannya di 2010 persentase penyimpangannya hanya tiga persen. Kalau pun memang provinsi yang menjadi tujuan utama dana transfer BOS dari kas negara maka harus dari sekarang petunjuk teknisnya dibuat agar pelaksanannya tidak terburu-buru. Selain itu juga harus disiapkan antisipasi apabila ada terjadi hambatan penyaluran kembali.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto menyebut, satuan biaya (unit cost) BOS per siswa juga mengalami kenaikan. Yakni, dalam RAPBN 2012 untuk jenjang SD unit costnya mencapai Rp580.000 per anak per tahun untuk 28 juta anak SD. Sementara untuk SMP terdapat 10,3 juta siswa dengan unit cost Rp710.000 per anak per tahun. Jika dibandingkan dengan BOS 2011, unit cost untuk jenjang SD sebanyak Rp398.000 per anak per tahun. Sementara alokasi satuan biaya jenjang SMP Rp571 ribu per anak per tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Berita Pentingclose