Proyek Bantuan TIK Diduga Diarahkan

KOTAAGUNG (Lampost): Dugaan adanya pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tanggamus bermain dalam proyek bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk SD dan SMP yang akan digelontorkan Pemerintah Pusat semakin terkuak.

Indikasinya, para kepala sekolah diarahkan untuk memesan barang kepada penyuplai (rekanan) yang ditunjuk Disdikpora.

Sejumlah kepala SD dan SMP sebagai penerima bantuan sosial (bansos) peningkatan mutu pembelajaran TIK tahun 2011 mengungkapkan jauh sebelum petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bansos TIK ini keluar, mereka sudah didatangi penyuplai yang memberi informasi jika sekolah mereka akan mendapat bantuan TIK dari Pemerintah Pusat.

Kemudian penyuplai tersebut menyodorkan surat kerja sama yang harus diisi dan ditandatangani kepala sekolah. Isinya kepala sekolah penerima bansos TIK akan melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai juklak dan juknis, serta pemesanan media TIK melalui mereka (penyuplai) dimaksud.

“Mereka mengakunya dari pusat (Kementerian Pendidikan Nasional), tetapi setelah kami selidiki ternyata nama pemilik perusahaan penyuplai itu masih famili salah seorang pejabat di Disdikpora Tanggamus. Boleh jadi penyuplai ini dapat restu dari pejabat di Disdikpora untuk memasok media TIK di Kabupaten Tanggamus,” kata seorang kepala sekolah penerima bansos TIK di Kecamatan Kotaagung.

Dia mengakui bila sekolahnya memesan media TIK melalui penyuplai tersebut, dia dijanjikan akan menerima komisi sebesar 10% dari total anggaran. “Karena mau mendapat bantuan, tanpa pikir panjang lagi saya tanda tangani saja surat kerja sama tersebut. Apalagi mereka janji mau ngasih komisi 10%,” kata sumber itu kemarin (17-10).

Akan tetapi, para kepala sekolah tersebut mengaku tidak mendapat salinan surat kerja sama yang mereka tanda tangani. “Surat itu dibawa oleh penyuplai, kami juga tidak ingat apa nama perusahaannya. Yang saya ingat penyuplai itu bernama Iyan Indra dan Munadi. Kata kawan-kawan kepsek lain, penyuplai tersebut masih keluarga salah seorang pejabat Disdikpora Tanggamus.”

Senada dengan itu, salah seorang kepala SD di Kecamatan Kelumbayan yang menerima bantuan TIK saat dihubungi mengaku sekolahnya diperintah Kabid Dikdas Rustam memesan media TIK melalui penyuplai bernama Iyan Indra dan Munadi. “Itu perintah beliau kepada saya. Karena ini sudah perintah atasan ya saya ikut saja,” kata dia.

Berdasarkan penelusuran Lampung Post, ditemukan bila memang benar adanya oknum pejabat Disdikpora Tanggamus mengarahkan para kepala sekolah penerima bansos TIK memesan barang (media) TIK kepada penyuplai bernama Iyan Indra dan Munadi.

Penunjukan penyuplai tertentu oleh oknum pejabat Disdikpora Tanggamus ini ditengarai karena pejabat tersebut diiming-iming akan menerima komisi 5% dari total pemesanan barang (media).

Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Iyan Indra membantah bila telah mendatangi sekolah-sekolah penerima bansos TIK. “Saya tidak pernah ke sekolah-sekolah, mungkin ada oknum yang membawa nama saya dan perusahaan saya ke sekolah, saya akan cek dulu,” ujarnya.

Pernyaaan Iyan Indra dimentahkan para kepala sekolah yang mengaku sudah dihubungi Iyan Indra. “Kalau memang bukan dia dan bukan perusahaannya, dia harus ke lapangan memberi penjelasan kepada kami. Terus terang kami sekarang resah. Jangan gara-gara ini kami masuk penjara,” kata salah seorang kepala sekolah. (UTI/D-1)

 

Sumber  :http://lampungpost.com/ruwa-jurai/12357-proyek-bantuan-tik-diduga-diarahkan.html

Posted in:

3 Comments

  1. begitu pula di kabupaten wajo sulawesi selatan…semoga yang mendengar bertindak…kmi dipaksa untuk tanda tangan oleh kabupaten…sehingga dana yang ratusan juta cuma dipakai puluhan…tolong kami smp 1 tanasitolo

  2. sama donk.. banyak yg seperti itu. Mungkin mereka cari untung selangit. Dana yg diterima dan dibelanjakan dengan barang yg jauh dari spesifikasi sesuai juknis bansos. yang merugi sekolah !! barang ‘jelek’ kualitas ‘jelek’ harga tinggi. emang nya guru2 segampang itu dibuat goblok ??!!
    Ingat donk kalo sekolah pun sanggup membuat laporan pertangguungjawaban dan mencari barang sesuai juknis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *