Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penerima Dana BOS 2012

Inilah Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS SekolahSiap tidak Siap Harus SiapBOS

  • Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOSKabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
  • Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
  • Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
  • Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
  • Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
  • Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
  • Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
  • Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
  • Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
  • Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
  • Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  • Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
  • Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
  • Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7).

Dilihat dari daftar tersebut, sangat jelas bahwa tugas tim manajemen BOS sekolah sangat berat (khususnya SD) karena minimnya tenaga administrasi sehingga harus mengajar sekaligus ikut mengelola Dana BOS.

Penggunaan Teknologi Informasi JELAS akan sangat membantu kemudahan sekolah dalam mengelola manajemen di sekolah, termasuk pengelolaan Dana BOS. Oleh karena itu pemerintah juga telah memberikan Bantuan Sosial (Bansos) yang mencakup software untuk manajemen sekolah.

Namun ternyata tidak semua sekolah menerima bantuan software manajemen sekolah yang PASTI sangat dibutuhkan oleh sekolah.

 

Posted in:

5 Comments

  1. Yg berhak menerima Dana BOS ini sekolah yg kriterianya seperti apa sih??? Kalau suatu sekolah dengan SPP 1 juta berhak ngga menerima dana tersebut???

    • Merujuk ke Juknis BOS 2012 BAB II mengenai IMPLEMENTASI BOS

      1. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut
      biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
      2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
      3. Sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
      4. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
      5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut.

  2. Kepada
    YTH Wali Kota Cimahi
    di cimahi

    Dengan hormat,
    Bersama ini, kami atas nama orang tua murid dari kelas X SMAN 5 Cimahi, yang pada hari ini (5-9-2014) sedang ada rapat wali murid dan pihak sekolah, pihak sekolah memungut sumbangan pembangunan gedung untuk tahun 2014/2015 ini sebesar Rp. 1.849.500.000,00 (#Satu milyard delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah#) dibebankan kepada 411 orang siswa jadi pungutan per siswa nya adalah Rp. 4.500.000,00 (#Empat juta lima ratus ribu#), mohon tindakannya dari yang terkait atas pungutan tersebut karena sangat memberatkan kami sebagai rakyat kecil, dan setahu saya bagi SMA Negeri di Jawa Barat sudah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat tidak ada pungutan pembangunan gedung, berkaitan dengan hal ini kami mohon yang seadil-adilnya dan transfaran.

    Demikian surat ini disampaikan atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

    Hormta kami,

    Orang Tua siswa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *